Ketua DPR RI/Marzuki Alie

Banyaknya sorotan dan harapan publik terhadap kinerja DPR RI  aspek legislasi pada awal periode, tahun 2010. Maka,  untuk Prolegnas tahun 2011, ada 70 RUU yang menjadi prioritas, terdiri dari 37 RUU merupakan inisiatif DPR dan 33 RUU dari Pemerintah. Beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2011 di antaranya adalah RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sebagainya.

Selain 70 RUU Prioritas, dalam Prolegnas tahun 2011 juga ada 5 RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.   

Dalam Prolegnas tahun 2011 tersebut, sebanyak 16 RUU sudah dalam proses Pembicaraan Tingkat I dan 5 RUU dalam proses harmonisasi. Dengan demikian, 16 RUU siap memasuki Pembicaraan Tingkat II pada Masa Persidangan III dan IV, atau pada kwartal pertama tahun 2011 yang akan datang.

Dalam Pidato Pembukaan masa Sidang III Yahun Sidang 2010-2011 Ketua DPR RI DR. Marzuki Alie meyampaikan Mengingat banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun 2011 ini, Pimpinan Dewan berharap pelaksanaan fungsi legislasi dapat semakin meningkat. Pembahasan RUU hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan lebih menekankan pembahasan pada substansi materi, khususnya bagi alat-alat kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk menanganinya. Pimpinan mencermati, bahwa hampir semua Komisi Dewan dan Baleg terlibat dalam proses penanganan fungsi legislasi. Oleh karena itu, Pimpinan mengharapkan agar dalam setiap pembahasan RUU mutlak memerlukan kehadiran para Anggota Dewan, sehingga rapat pembahasan RUU dapat berjalan sesuai dengan agenda. Pimpinan Dewan akan berusaha mencari beberapa langkah terobosan, melalui pertemuan konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan Baleg dalam waktu dekat. Kepada Saudara Presiden, kami mengharapkan adanya  kerjasama dan tekad yang sama untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang telah ditetapkan menjadi prioritas RUU untuk tahun 2011, sehingga kedua pihak mampu menuntaskannya dengan baik.  Dengan koordinasi yang lebih baik dan belajar dari pengalaman tahun 2010, Pimpinan Dewan berharap kinerja legislasi tahun 2011 akan jauh lebih baik dari tahun 2010. (PARLE)